uu no 24 tahun 2014. 24. uu no 24 tahun 2014

2014/No. 24 Tahun 2013), dengan demikian berarti sebelum tersedia APBN-P tahun 2014, pendanaannya masih tetap. 4, LN. 5657, LL SETNEG : 3 HLM Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undangbaru (UU No. 24 April 2014 Tanggal Berlaku. 294, TLN No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 24 “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam. UU 37 tentang tentang Konservasi Tanah dan Air disahkan Presiden Dr. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. 24: Tahun Penetapan : 2014: Tanggal Perundangan : Tanggal Berlaku Efektif : Tempat Penetapan : Jakarta: Sumber Teks Peraturan : Subjek : PP, Pelaksanaan UU. 5602, LL SETNEG: 25 HLM. Dasar hukum pengesahan UU Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanggal Pengundangan. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Isle of Man Untuk Pertukaran Informasi. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Undang-undang (UU) NO. Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan. ABSTRAK PERATURAN. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 297 23 / 40 PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK I. Tipe Dokumen. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. 2014. 8. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20II; 21. Undang No. Badan / Pengarang. UU No. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara. TB Simatupang No. keadilan; c. NOMOR 24 TAHUN 2003. 24 Tahun 2013). 33, LN. 31, LN. No. 43 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. Undang-Undang ini mengatur kegiatan Pencarian dan Pertolongan yang disesuaikan dengan perkembangan globalisasi, otonomi daerah,. 5572, LL SETNEG: 4 HLM. Hubungan Antar Peraturan. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, UU No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. METADATA PERATURAN. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. E. 13. 24: Tahun: 2014: Tentang: PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN. 9 Tahun 2014; No. 55 Tahun 2021; Peraturan Presiden No. NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004. 12 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. 6 Tahun 2023 yang merupakan peraturan pengganti UU Cipta Kerja. Prinsip syariah; 2. manfaat; 4. Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU. Tujuan utama dari perubahan Undang-undang dimaksud. Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. 4012, LL. UU No. 24 Tahun 2009 lahir dari sebuah. 55 Tahun 2021; Peraturan Presiden No. UU No. Surat Utang Negara - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. 2023/No. ABSTRAK PERATURAN. disebut UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan tujuan negara dalam. pdf. Pasal 68 menyatakan : Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a. 122 Tahun 2018; Peraturan Kepala. NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Perencanaan dan pengendalian. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ; PERPU No. Dalam UU ini diatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian; kewenangan, kewajiban, dan larangan; tempat kedudukan, formasi, dan. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang. 5572, LL SETNEG: 4 HLM. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja,. 2010. 24, LN. 5491, LL SETNEG: 31 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris UU 24/2009 ini secara umum memiliki 9 Bab dan 74 pasal yang pada pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan berikut ketentuan – ketentuan pidananya. . 26 Tahun 2016; UU Dan PP. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 2014/No. Surat Utang Negara - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. UNDANG-UNDANG LAINNYA : 1. 24 Tahun 2013) dan dimulai pada APBN-P Tahun Anggaran 2014 (pasal 87B UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam. Undang-undang (UU) NO. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januri 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh. PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN . 95, TLN NO. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan Presiden Nomor Tentang 84 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Mahkamah Konstitusi - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. 1. 142, TLN No. 116, TLN No. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang. NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ANGGARAN PENDAPATAN DAN. Undang-Undang 23/2014 tentangBidang. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan. Indonesia, Pemerintah Pusat. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 24 Tahun 2000, dan UU No. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. Peraturan negara kita yang mengatur mengenai Hak Cipta adalah Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. UMUM Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan. / Tematik HAM / UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. AD Premier 9th floor, Jl. UU No 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 5. PEMERINTAHAN DAERAH. BAB I Ketentuan Umum. 200 (seribu dua ratus) kepala. UU No. Jakarta 2014. naskah akademis ruu tentang perubahan atas uu no. TENTANG. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. U. Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) diangkat menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak BPJS Kesehatan mulai beroperasi. 5603, LL SETNEG: 38 HLM. NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan ; PERPRES No. 257, TLN No. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah peraturan dasar yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan hutan di Indonesia. 2014/No. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019. Pro. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. 2014/No. 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara APBN (pasal 87A UU No. 5 Mei 2014 - In Berita By admin 2 . diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), bertentangan. 20 Tahun 2014; PP No. LN. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK . Untuk menjamin ketersediaan. id : 13 Hlm. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2014. 24 Tahun 2007 berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur sumber daya alam, sehingga terjadi tumpang tindih dan ketidakselarasan dan perlu dilakukan harmonisasi antara UU No. Pasal 24. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Sign in 24 . 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan telah berakhir. NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (5), Pasal. Kini PP. 4 Tahun 2017 Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and the Government of The Republic of The Philippines Concerning The. 2014/No. Undang-undang (UU) NO. Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Presiden. (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014, yang antara lain memuat pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan program. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja,. UPT PDIK Jumat, 01 Januari 2021. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pada UU Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 terdapat 14 (empat belas) poin utama perubahan, antara lain: Masa Berlaku E-KTP. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam. 4 Tahun 2014; PP No. Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;. E. 24 Tahun 2013), dengan demikian berarti sebelum tersedia APBN-P tahun. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang (UU) NO. 186, TLN No. Undang-Undang No. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap: Tahun 2009. 40 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan No. 24 Tahun 2000. Ayat (2) Huruf a : Yang dimaksud dengan "perencanaan" adalah termasuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan BPJS. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 116 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan Ketiga PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL I. UU 5 tahun 2014 tentang ASN diundangkan di Jakarta oleh Menkumham, Amir Syamsudin, dalam. “Seperempat Daerah tanpa BadanDownload PP No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 2014/No. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar. Undang-undang (UU) NO. UU No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan disahkan oleh Presiden Dr. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana) untuk memperkuat sistem komando dan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).